Minggu, 09 Desember 2018

Larangan yang Tak Boleh Dilakukan Pada Masa Kampanye



Pilpres 2019 telah ada di depan mata, lebih tepatnya tanggal 17 April 2019 mendatang, seluruh warga Negara Indonesia akan mengikuti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI. Selain untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, pesta demokrasi Pemilu 2019 ini juga dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota parlemen baik itu DPR, DPRA, DPRK dan juga DPD.

Selain sebagai ikon pesta demokrasi dunia, Pilpres 2019 mendatang digadang sebagai ujian demokrasi Indonesia untuk masa mendatang. Pasalnya ada 14 partai politik yang berebut sura rakyat sebanyak-banyaknya dengan cara berkampanye. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ciri utama tentang supremasi hukum dan regulasi yuridif normatif pada pemilu 2019 yakni pada UU No.7 Tahun 2017. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara tegas tentang larangan-larangan dan sanki hukum bagi peserta pemilu yang melanggar syarat dan ketentuan pemilu.

Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai peserta adalah DCT Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, Atau DPRD Kabupaten. Adapun larangan yang tidak boleh dilakukan saat melakukan kampanye adalah sebagai berikut :

1. Dilarang Membawa Bendera Negara Lain

Peraturan pertama tentang larangan membawa bendera dalam kampanye Pilpres 2019 ada dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut tercantum beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kampanye. Salah satunya adalah membawa bendera negara lain yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1).

2. Dilarang Berkampanye di Tempat Ibadah

Larangan selanjutnya adalah dilarang berkampanye di tempat ibadah. Bagi Capres dan Cawapres yang telah ditetapkan oleh pihak KPU wajib memaruhi aturan mengenai tempatuntuk memasang alat peraga kampanye. Hal ini tercantum dalam PKPU Nomor 23/2018 Pasal 34 Ayat (2). Dimana dalam peratiran tersebut disebutkan jika pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di rumah sakit, tempat ibadah, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.

3. Dilarang menghasut

Larangan selanjutnya adalah dilarang melakukan suatu kegiatan yang merusak dan membahayakan keutuhan NKRI seperti menghina golongan, ras, suku, agama, dan calon peserta Pemilu yang lain. Kegiatan yang mampu membahayakan keutuhan RI antara lain menghasut, mengadu domba, menghilangkan alat peraga kampanye, menganjurkan menggunakan kekerasan pada sekelompok orang atau perorangan, menggunakan gambar atapun tanda dan atribut selain dari milik perseta parpol yang bersangkutan.

4. Membatasi Pemberian Hadiah

Selain mengatur kampanye agar bisa berjalan lancar dalam PKPU No 23/2018 juga mengatur tentang pemberian hadiah. Setiap pasangan yang telah terpilih, hanya bisa memberikan sebuah hadiah dalam bentuk barang tidak boleh berbentuk uang. Untuk barang yang akan diberikan tidak boleh lebih dari 1 juta. Hal ini diatur secara jelas dan gamblang pada Pasal 53 ayat 3 dan 4.

5. Dilarang Memberi Uang

Larangan selanjutnya adalah tentang larangan mengganggu ketertiban umum serta larangan memberika uang atau materi pada setiap peserta kampanye. Larangan ini tercantum dalam Pasal 69 ayat 1. Dimana dalam peraturan tersebut ditulis jika dilarang memberikan atau menjanjikan uanh kepada peserta lainnga. 

Setelah penetapan DCT seluruh peserta calon legislatif dapat mengajukan laporan atau keberatan pada Pengawas Pemilu jika ada kecurangan atau pelanggaran peraturan Kampanye Pemilu. Kecurangan yang merugikan para caleg telah diatur secara jelas dalam PKPU dimana semua ketemtuan dan peraturan pilpres 2019 yang ada harus dipatuhi agar tidak terkena sanksi pidana. Adapun sanksi yang diterapkan adalah denda mulai dengan Rp. 6 juta hingga 100 Milyar. Selain itu hukum pidana 6 tahun pun sudah siap menanti para calon legislatif yang terbukti melakukan kecurangan.


EmoticonEmoticon